Artikle Ilmiah

MENGANGKAT KUALITAS KEPALA MADRASAH MELALUI DIKLAT
Oleh : Nazarullah, S. Ag, M. Pd - 25 August 2017



Fred M. Hechinger (Davis& Thomas, 1989: 17) pernah mengatakan: “Saya tidak pernah melihat sekolah yang bagus dipimpin oleh Kepala Sekolah yang buruk dan sekolah buruk dipimpin oleh Kepala Sekolah yang buruk. Saya juga menemukan sekolah yang gagal berubah menjadi sukses, sebaliknya sekolah yang sukses tiba-tiba menurun kualitasnya. Naik atau turunnya kualitas sekolah sangat tergantung kepada kualitas Kepala Sekolahnya”.

 

Sebagai Mantan Kepala Madrasah yang saat ini saya bertugas sebagai salah seorang Widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Aceh, merasa bahagia saat berada dalam ruang Diklat untuk saling berbagi pengalaman dengan peserta Diklat Substantif Tugas Tambahan Kepala MI se Aceh, yang berlangsung pada dari tanggal 9 s/d 18 Agustus 2017. Bahagia yang saya maksudkan di sini adalah, mereka para kepala madrasah meupakan rekan saya, yang sama-sama punya dedikasi yang tinggi untuk memajukan Lembaga Pendidikan.

Menurut saya, kualitas Kepala Sekolah/Madrasah sangat menentukan untuk mengantarkan sebuah lembaga pendidikan (Sekolah/Madrasah) ke arah yang bermutu. Seorang Kepala Madrasah harus mampu mengerakkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Madrasah yang memiliki kecakapan, motivasi dan kreativitas secara maksimal. Oleh karena itu, sebelum menggerakkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Madrasah, maka sudah barang tentu seorang Kepala Madrasah juga haru memiliki Sumber Daya yang lebih baik dari orang-orang yang berada dalam lingkungan Madrasah.

Kepala Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin RA, MI, MTs, dan MA. Sebagai pemimpin,  Kepala Madrasah memiliki peranan penting dalam pengembangan Madrasah. Dengan demikian Kepala Madrasah diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Karena tercapainya mutu Madrasah tidak lepas dari keberhasilan Kepala Madarasah dalam memimpin Madrasahnya.

Menjadi Kepala Madrasah, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Pertama; minimal punya ijazah S-1 atau D-IV kependidikan atau lembaga non kependidikan yang terakreditasi, kedua;  pernah mengajar (jadi guru) selama lima tahun, ketiga; punya pangkat minimal III/c. Syarat-syarat ini harus terpenuhi untuk menjadi seorang kepala Madrasah. Mengabaikan syarat-syarat ini, sama halnya kita akan membuat lembaga pendidikan itu hancur. Namun, ketika sudah mempunyai syarat-syarat ini semua, apakah sudah cukup? Jawabannya: “belum”. Seorang Kepala Madrasah juga harus sering dibekali dengan ilmu-ilmu khusus tentang manajerial agar Madrasah yang dipimpinnya menjadi lebih bagus.

Membekali Kepala Madrasah dengan Diklat

Selama ini kita sering mendengar “Titah” Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota agar para Kepala Madrasah harus serius dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dan menjadikan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan yang lebih baik dari sekolah lainnya. Harapan Kepala Kantor Kementerian Agama ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat wajar, karena dipundak Kepala Madrasah-lah tugas dan amanah berat ini harus dipikulkan demi mengangkat nama dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan Agama.

Ironisnya, harapan ini semua tidak dibaringi dengan upaya pembekalan Kepala Madrasah dengan serius. Harus kita akui bahwa, banyak Kepala Madrasah di wilayah provinsi Aceh saat ini yang sudah ditunjuk menjadi Kepala Madrasah, namun pendidikan manajerial Kepala Madrasah hanya sekali mereka peroleh saat mengikuti pelatihan pembekalan untuk calon Kepala Madrasah. Ketika mereka telah diangkatmenjadi Leader di salah satu Madrasah, pendidikan dan pelatihan untuk Kepala madarasah terkesan tidak penting lagi.

Hal ini penulis alami sendiri, sejak diangkat menjadi Kepala Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie sejak tahun 2008, baru pada tahun 2015 penulis dipanggil untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) untuk Kepala Madarasah di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Aceh. Dan kesempatan mengikuti Diklat ini-pun dikarenakan saat ini sudah ada Balai Diklat Keagamaan di Aceh.  Andai saja BDK nya masih di Medan seperti dulu, barangkali kesempatan ini tidak pernah penulis dapatkan sebagai hak Kepala Madrasah untuk didiklat-kan.

Saat mengikuti Pelatihan untuk Kepala Madrasah di BDK Aceh, satu angkatan berjumlah 30 orang Kepala Madrasah dari seluruh Aceh. Dengan jumlah yang sangat terbatas ini, harus berapa tahun diadakan diklat hingga seluruh Kepala Madrasah di Provinsi Aceh mulai dari MI, MTs dan MA dapat merasakan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan ini belum termasuk diklat untuk guru-guru.

Hal ini menjadi “PR” bagi Balai Diklat Keagamaan (BDK) Aceh untuk mengusulkan kepada Balitbang Kementerian Agama RI, agar Diklat untuk Kepala Madrasah dan Guru  di Prov. Aceh pada tahun-tahun yang akan datang, jumlah angkatannya diperbanyak lagi,serta ditambah pula dengan jumlah Widyaiswara yang profesional,sehingga manfaat Balai Diklat Keagamaan Aceh benar-benar dapat dirasakan oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Aceh.

Menurut Sondang Siagian (1997:183-185) manfaat pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Sekolah setidaknya terdapat tujuh manfaat yang dapat dipetik, yaitu: (1) peningkatan produktivitas kerja sekolah sebagai keseluruhan; (2) terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan; (3) terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat; (4) meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi; (5) mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif; (6) memperlancar jalannya komunikasi yang efektif; dan (7) penyelesaian konflik secara fungsional.

Berdasarkan pendapat Siagian ini kita dapat menyimpulkan bahwa, Pendidikan dan Pelatihan bagi guru dan juga Kepala Madrasah adalah sebuah keharusan. Dan ini selaras dengan pendapat Wahjosumidjo, (2007) yang menejelaskan manfaat Diklat adalah untuk: 1). Memungkinkan sekolah mengatasi ketidakpastian atau kelemahan (Infirmity), 2). Menyesuaikan progam pendidikan secara terus-menerus terhadap kebutuhan hidup individu dan kebutuhan kompetisi di dalam masyarakat yang dinamis, 3). Menggunakan kepemimpinan yang membentuk organisasi kemanusiaan didalam cara yang sesuai antara kepentingan individu dengan kepentingan sekolah, 4). Menciptakan kondisi dan suasana kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan sikap kepeloporan /sukarela dan efektifitas individu secara maksimal, 5). Mempengaruhi orang-orang biasa, sehingga mampu tampil dalam bentuk yang luar biasa.

Manfaat Pendidikan dan Latihan

Ketika penulis dipanggil menjadi salah satu peserta diklat Kepala Madrasah di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Aceh saat itu, setelah mengikuti diklat itu penulis merasakan manfaat yang paling besar dari sisi moril. Sebagai seorang Kepala Madrasah, menjadi sadar bahwa selama ini banyak hal-hal yang belum penulis lakukan. Dengan mengikuti Diklat di BDK Aceh, baru sadar bahwa ternyata masih banyak program Madrasah yang harus dibuat dan dikerjakan demi untuk mewujudkan Madrasah yang berkualitas. Artinya, apa yang diterima dalam pendidikan dan pelatihan selama 10 hari di BDK Aceh, sangat relevan dengan tugas sebagai Kepala Madrasah.

Apa yang penulis rasakan dari manfaat diklat itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Simamora (1995:29) yang menyebutkan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh dari diadakannya pendidikan dan pelatihan (Diklat) yaitu:  Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan, Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, Memenuhi persyaratan perencanaan Sumber Daya Manusia, Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka.

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama sebenarnya perlu memahami tugas dan profesinya. Sebagai seorang Kepala Madrasah, tugasnya tidak hanya terbatas pada manajemen Madrasah, namun juga pembinaan terhadap akhlak guru. Akhlak dipandang sebagai sesuatu yang penting karena sangat menentukan keberhasilan pendidikan di negeri ini. Keteladanan dari guru akan mampu membentuk karakter siswa dan hal tersebut menjadi pondasi bagi siswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang luhur serta menjadi intelektual yang berkarakter.

Dengan adanya Diklat untuk Kepala Madrasah sebenarnya tidak hanya untuk meningkatkan manajemen manajerial Kepala Madarasah semata, tapi lebih dari pada itu. ASN Kementerian Agama termasuk di dalamnya Kepala Madrasah dianggap mumpuni dalam segala hal sehingga harus siap ketika mendapatkan pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan masalah kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi dengan Diklat sebenarnya juga bisa dibekali para Kepala Madrasah dengan ilmu-ilmu agama karena masyarakat tidak melihat Kepala Madrasah sebagai individu, namun mereka melihatnya sebagai ASN Kementerian Agama yang cakap dalam hal ilmu agama.Wallahu a’lam...

 

  • ·         Penulis adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagaamaan Aceh.

Copyright 2016. Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang